Komisi II DPRD Tanjungpinang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Padangpanjang dan Bukittinggi, Sumatera Barat, guna mengetahui tataniaga holtikultura dari kota tersebut ke Kota Tanjungpinang, pada tanggal 5 sampai 8 Februari 2020.
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Hendra Jaya, S.IP dari Fraksi NasDem bertemu dengan dinas terkait serta meninjau langsung ke pasar dan pusat distribusi hasil bumi di kedua kota tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang Fengky Fesinto, SH yang juga anggota Fraksi NasDem menuturkan, di Kota Bukittinggi rombongan mereka diterima oleh Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi, sedangkan di Kota Padangpanjang mereka dterima langsung oleh Wakil Walikota Padangpanjang, Asrul serta pejabat dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Padangpanjang.
Seperti diketahui kedua kota di Sumatera Barat tersebut merupakan penghasil tomat, cabe, wortel, bawang merah, daun bawang, beras organik dan tanaman hias.
Fengky menjelaskan, kunjungan mereka ke kedua kota tersebut menyangkut tataniaga holtikultura dengan harapan terbukanya distribusi ke Kota Tanjungpinang, sehingga bisa tercipta stabilitas harga sayur mayur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari pertemuan dan kunjungan ke lapangan, pihak mendapatkan sejumlah poin bahwa selama ini tataniaga holtikultura masih dilakukan oleh kalangan pengusaha sendiri dan belum melibatkan pemerintah termasuk BUMD.
Untuk pengiriman produksi pertanian dari kedua kota tersebut tujuan Batam dan Tanjungpinang khususnya dilakukan melalui jalan darat dan laut. Sehingga dalam proses tersebut sering terjadi kendala dalam hal ketepatan jadwal kapal dan bongkat muat yang selalu menjadi masalah krusial selama ini.
“ Kondisi tersebutlah membuat produk pertanian menjadi mahal sampai ke tempat tujuan khususnya Kota Tanjungpinang,” jelas Fengky.
Kondisi di atas menurutnya harus dipecahkan oleh Kota Tanjungpinang khususnya dalam hal manajemen transportasi. Karena perjalanan yang lama dan bongkar muat yang tidak sesuai jadwal membuat banyak hasil bumi yang dibawa busuk namun biaya pengiriman harus tetap dibayarkan yang otomatis menjadi beban konsumen.
“Kita ingin memecahkan masalah transportasinya. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana membangun sebuah jaringan distribusi dengan ditunjang oleh rantai transportasi yang baik. Kedepan tidak akan tertutup kemungkinan pihak swsata atau BUMD bisa bangun transportasi kapal yang bisa handel khusus pengangkutan hasil pertanian dari Sumbar ke Tanjungpinang ini,” harapnya.
Tidak hanya itu, Fengky juga menilai ada potensi besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Tanjungpinang dalam hal penyaluran sayur mayur ke negara tetangga. Sebab produk organik dari dataran Sumbar tersebut bisa juga dikirim melalui Kota Tanjungpinang ke Singapura.
(*)
“