Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Bobby Jayanto, S.IP prihatin dengan peningkatan kasus Covid-19 di Kota Tanjungpinang dalam 5 hari terakhir yang melonjak menjadi 71 kasus. Karena itu ia kembali mengingatkan agar semua pihak, siapa saja, dengan jabatan, status, pekerjaan dan umur wajib kembali menegakan protokol kesehatan, yang mana sejak kasus Covid-19 ini sempat menurun pada awal bulan lalu ternyata banyak yang lalai.
“ Kita semua, siapa saja itu apakah dia pemimpin dan masyarakat biasa wajib kembali disiplin menegakan protokol kesehatan ini. Karena apa yang terjadi sekarang adalah bukti jika protokol kesehatan itu tidak boleh dilanggar dan disepelekan oleh siapa saja,” himbau anggota Fraksi NasDem Kepri ini.
Bahkan menurutnya pemerintah selaku pihak yang digugu dan ditiru oleh masyarakat sebaiknya bisa memberikan contoh yang baik dalam prosedur protokol kesehatan. Kasus lonjakan kasus yang dratis meningkat ini menurutnya sangat meresahkan masyarakat yang selama ini sudah mulai merasa nyaman untuk bekerja dan beraktifitas di luar rumah di masa new normal.
“ Kluster baru khususnya kluster pemprov kepri ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa penyebaran Covid-19 ini tidak memandang jabatan, pangkat, status dan pekerjaan. Selagi kita lalai, penyebarannya akan semakin cepat dan tidak terkendali,” tuturnya.
Penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali menurutnya akan sangat merugikan semua orang, tidak hanya pemerintah yang harus kembali melayani masyarakat dengan bekerja dari rumah, sekolah yang belum bisa normal, instansi swasta yang banyak tutup dan masyarakat yang resah karena tidak bisa bekerja dengan nyaman dan leluasa.
Tidak hanya itu dalam hal perawatan pasien positif juga diperlukan banyak sarana dan prasana, seperti kebutuhan APD dan masker paramedis yang juga harus bertambah, ruang isolasi, ruang perawatan dan rumah singgah untuk karantina pasien dan lain sebagainya.
“ Sekarang ini ruang perawatan dan rumah singgah di RSUP Kepri sudah penuh dan baru dicari rumah sakit lain bahkan hotel-hotel yang bisa dimanfaatkan. Kondisi ini serba mendadak dan tidak pernah dipikirkan sebelumnya agar ada fasilitas yang layak dipersiapkan untuk antisipasi lonjakan pasien positif ini,” tandasnya.
Bobby meminta agar sejumlah fasilitas yang ditarget menjadi tempat karantina pasien Covid-10 tidak berada di sekitar pemukiman warga, karena hal itu bisa menjadi pemicu keresahan warga sekitar. Selain itu ia juga meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri agar bisa benar-benar serius dalam mengurus masalah Covid-19 di provinsi ini. Ia menilai sejumlah resort di Bintan bisa jadi pertimbangan karena jauh dari pemukiman masyarakat.
“ Kami di DPRD memang tidak punya kewenangan dalam pengawasan penggunaan dana dan program yang dilakukan oleh tim gugus tugas ini sebab ada Kepres yang mengaturnya. Tapi kami menghimbau agar tugas besar ini betul-betul dilaksanakan dengan amanah dan tanggungjawab oleh tim gugus tugas, sebab dana APBD Kepri yang dikeluarkan sudah digelontorkan jumlahnya sangat besar berjumlah 200 milyar lebih. Belum lagi sumbangan dari pihak ketiga dan dana CSR dari sejumlah perusahaan,” beber Bobby yang secara pribadi maupun melalui Partai NasDem yang dipimpinnya sering menyumbang APD dan melakukan bakti sosial penyemprotan desinfektan di sejumlah tempat ibadah, sekolah dan fasilitas umum.
Ditegaskannya saat ini semua pihak, siapa saja itu wajib kembali menegakan protokol kesehatan, yakni menghindari keramaian atau kerumunan, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan siapa saja minimal 2 meter, rajin olahraga, minum vitamin dan istirahat yang cukup supaya imun tubuh tetap terjaga. Selain itu juga berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari Covid-19 dan diberikan kesehatan.
“ Sudah banyak bukti bagaimana babak belurnya banyak negara di dunia akibat Covid-19 ini. Di negara kita juga sudah banyak korban baik masyarakat biasa, dokter dan para pejabat termasuk di Kota Tanjungpinang. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak meremehkan dan harus patuh pada protokol kesehatan,” akhirnya. (*)